Ujian Nasional dihapus?

Beberapa waktu lalu Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan statemen tentang wacana penghapusan Ujian Nasional di sekolah-sekolah. Tanggapan yang cukup beragam pun bermunculan. Sejak format Ujian Nasional diluncurkan memang menimbulkan berbagai pro dan kontra. Standar nilai yang diangap terlalu tinggi sampai dengan anggapan ketidakadilan jika dilakukan penyamaan soal ujian karena perbedaan kualitas peserta didik, pendidik, hingga sarana prasarana. Lambat laun kontra ditanggapi dengan diturunkannya urgensitas UN, dari yang semula merupakan kunci kelulusan hingga menjadi sekedar cara pemerintah untuk pemetaan pendidikan sekaligus pijakan dalam menentukan kebijakan bidang pendidikan.
Harus diakui, Indonesia masih terjadi ketimpangan dalam pendidikan. Ketimpangan tersebut diantaranya meliputi:

1. Persebaran pendidik dan tenaga kependidikan
2. Persebaran sekolah
3. Sarana dan prasarana
4. Akses 
5. Dana , dst

 Tanggapan euforia tentu terjadi dengan dihapuskannya Ujian Nasional, namun tidak dapat dipungkiri, pemerintah memerlukan data untuk dijadikan pedoman dalam menetukan kebijakan pendidikan. Dapodik yang berisi data-data pendidikan (mungkin) dirasa belum lengkap tanpa data tentang hasil belajar (baca: Ujian Nasional). Kemungkinan besar penghapusan Ujian Nasional belum benar-benar dilakukan, hanya berubah format yang dilakukan, meliputi:

1. Kewenangan pembuatan soal
2. Pendistribusian soal
3. Pendanaan
4. Tingkat Urgensitas

Apapun kebijakan pemerintah, sebagai guru/pendidik yang merupakan garda depan keberhasilan pendidikan, sudah selayaknya ikut mensukseskan kebijakan tersebut, tentu dengan tetap sikap tanggung jawab tanpa meninggalkan idealisme pendidik. Semangat Guru Indonesia.

Serius Mengerjakan Soal

(Kapan ada)UU Perlindungan bagi guru

Melihat kejadian beberapa tahun terakhir, pendidikan di Indonesia banyak sekali disoroti. Sebagai bagian dari pendidikan di Indonesia (sekolah, pemerintah, masyarakat), saya merasa senang sekaligus prihatin. Senang karena perhatian meningkat, prihatin karena banyak kasus menimpa dunia pendidikan kita. Adapun beberapa persoalan/kasus yang ada diantaranya:

• Mahalnya pendidikan

Mahal atau tidaknya pendidikan sebenarnya tergantung beban hidup yang harus ditanggung oleh suatu keluarga. Dimasa sekarang ini, saat semua barang kebutuhan "berganti" harga, beban hidup semakin besar, maka biaya pendidikan yang seyogyanya mampu ditanggung menjadi terasa berat. Hal ini ditambah dengan berubahnya pendidikan tinggi, dalam hal ini Universitas, menjadi badan hukum yang sebagian besar subsidi-nya dicabut. Di tingkat sekolah, dengan munculnya RSBI/SBI, dikeluhkan oleh masyarakat dengan tingginya biaya. Memang segala sesuatu itu ada pengorbanannya, seperti orang bilang "Jer Basuki Mawa Bea". Pencabutan subsidi disisi lain akan menambah kemandirian rakyat, tetapi disisi lain juga butuh penyesuaian dengan beban hidup yang ada. Dibidang biaya, perlu suatu kebijakan yang lebih baik lagi.

Ujian Nasional dan Kontroversinya

Ujian Nasional dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia. Pro dan kontra seputar UN setiap hari semakin banyak bermunculan. Bila ditelaah lebih lanjut, perlukah UN diadakan dalam Sistem Pendidikan di Indonesia ? Mari kita lihat pendapat pihak Pro-Kontra UN.

Pendapat Kontra :

1. Sekolah memiliki sarana-prasarana yang berbeda sehingga kemampuan dalam mengantarkan anak didik untuk menguasai mata pelajaran juga berbeda.


2. Dalam ijasah (yang diperlukan dalam mencari pekerjaan) tercantum semua mapel, tidak hanya mapel UN saja. Ini menimbulkan ketimpangan.


3. Pemberlakuan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) seharusnya memberikan otonomi luas kepada sekolah dalam hal kelulusan, tidak tergantung pada UN.


4. Ada sekolah-sekolah khusus, misalnya sekolah yang intensif pada seni, olahraga, ketrampilan, dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah tersebut seharusnya menempuh UN yang berbeda dengan sekolah umum.


5. UN lebih mengutamakan aspek kognitif saja, sedangkan pendidikan menekankan aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif.

Pendapat Pro  UN :

1. Pemerintah memerlukan suatu data statistik untuk mendapat gambaran ketercapaian pendidikan.


2. Diperlukan adanya standard tertentu dalam pendidikan, dalam hal ini dapat dicapai melalui UN.

Pendapat penulis :

1. UN bisa dijalankan asalkan disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada di Indonesia, misalnya Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Standar Nasional, Sekolah olah raga, sekolah seni, sekollah reguler (biasa). Artinya soal yang ada haruslah melihat perbedaan yang ada, atau malah dibedakan sama sekali.


2. Pemerintah memberi sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan.


3. Materi UN seharusnya imbang dalam hal aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.


4. Aturan yang jelas tentang KTSP dan UN beserta hal-hal yang berhubungan dengan itu.


5. Penting untuk diperhatikan adalah tingkat kualitas lulusan bukan kuantitas.


6. UN bukan komoditas politik, karena pemerintah daerah akan menyoroti hasil UN dari sisi politis, padahal pendidikan harusnya lebih independen dan tidak di intervensi.


7. Atau UN tetap ada tetapi tidak berpengaruh pada kelulusan (artinya semua siswa lulus/tamat) tetapi nilai UN dicantumkan dalam ijasah/STTB, sehingga diharapkan kecurangan dalam UN bisa ditekan/diminimalkan karena semua akan lulus/tamat berapapun nilainya (dan yang benar-benar serius belajar akan mendapat bagus pula, sedang yang kurang serius pasti akan puas dengan hasil yang memang diusahakan sendiri).  Pemerintah akan dapat gambaran pendidikan seutuhnya (tanpa rekayasa), dunia kerja mendapat kualitas sesungguhnya, pendidikan selanjutnya juga bebas melakukan tes penerimaan sendiri.

Dari sekian banyak pendapat, saya yakin pemerhati pendidikan, pendidik, maupun anak didik juga memiliki pendapatnya sendiri. Iklim demokrasi sekarang ini sangat bagus untuk berpendapat, meskipun akan lebih baik lagi diikuti dengan solusi yang ditawarkan. Sekian