Membandingkan antar siswa

Beberapa waktu lalu ada rekan yang mengatakan bahwa membandingkan siswa dengan siswa lain merupakan hal yang tidak disukai oleh siswa. Apalagi bila dibandingkan antar kelas unggulan dengan bukan unggulan. Sebenarnya hal ini bukanlah hal baru. Banding membandingkan adalah hal yang biasa dikehidupan kita. Sebagai contoh, adanya Studi Banding, survey harga (membandingkan harga) bagi konsumen, dan lainnya.

Pada prinsipnya saya setuju adanya perbandingan antar siswa, sejauh tidak menyangkut hal yang prinsip, pembandingan yang masuk akal, dan penempatan disaat yang tepat dan dengan kata-kata yang tepat pula. Memang setiap manusia bila dibandingkan dengan yang lain akan merasa tidak suka, karena setiap individu memiliki karakteristik yang berbeda. Namun dalam hal ini, tentu kita tahu, setiap sekolah memiliki peringkat sendiri-sendiri, dan ternyata hal tersebut juga dijadikan bahan perbandingan. Nah....banding-membandingkan merupakan hal yang biasa dan tidak mengganggu selama dilakukan dengan bijak dan bertujuan positif, sehingga perasaan tersakiti tidak akan terjadi, bahkan menjadi motivator dan inspirator bagi anak didik dikemudian hari.

Hari Pahlawan......bagi guru

Semua pasti akan jawab yang sama bila ditanya siapa pahlawan tanpa tanda jasa....yaitu guru. Menilik judul diatas bukan berarti guru memerlukan suatu hari khusus baginya, tetapi perhatian kepada para pendidik generasi penerus bangsa ini. Bila kita cermati, akhir-akhir ini banyak sekali kasus yang menimpa pengajar di bumi Indonesia. Terlepas dari kesalahan pengajar sendiri maupun yang sudah dipolitisasi (baca: dibesar-besarkan). Ibarat kata nila setitik rusak susu sebelanga.

Keceriaan anak-anak

Kemarin, saya merasakan ada hal lain saat saya berada di tempat kerja, tempat saya berbagi pengetahuan.  Hal tersebut adalah saat saya melihat keceriaan yang ditunjukkan anak-anak didik, seolah mereka begitu menikmati kegiatan yang mereka jalani saat itu. Begitu lepas, bebas, dan tanpa beban. Persoalan yang mereka hadapi (bila ada) Sungguh bahagia melihat hal tersebut. Hati saya bergetar menyaksikan keadaan itu. Pada dasarnya anak-anak adalah lembaran putih, kitalah (para orang dewasa) yang memberi warna pada mereka. Warna pelangi, warna kusam, atau pun warna cerah dan gelap, kesemuanya para orang dewasa yang membentuknya.

Anak-anak yang nakal, bolos sekolah, dan lain sebagainya, hakikatnya bukan karena mereka saja, namun lingkungan disekitar mereka (masyarakat, keluarga, sekolah, media, dan lainnya) yang membentuk mereka menjadi seperti itu. Bila dirunut, anak-anak "bermasalah" seringkali memiliki latar belakang keluarga, teman sepermainan, lingkungan tempat tinggal dan lingkungan bermain, yang tidak memberi perhatian yang cukup tepat baginya. Namun demikian seiring dengan perkembangan sekolah, kiranya anak-anak (menurut anggapan penulis) sudah cukup mampu membedakan benar dan salah. Akan tetapi mereka belum mampu menolak secara tegas suatu ajakan yang negatif. Disinilah peran setiap orang dewasa, siapapun mereka, untuk tetap menjaga anak-anak agar tetap berada dalam jalur yang semestinya. Di tangan anak-anak itulah masa depan bangsa ini akan dibawa.

Dari keceriaan mereka inilah menyebar energi positif, yang menyebabkan siapapun yang berhubungan dengan mereka akan terbawa energi positif tersebut. Suatu contoh nyata adalah para guru, pengasuh anak, dan lainnya, mereka bila dilihat selalu menyiratkan wajah yang segar, ceria, cerah, dan terkesan awet muda. Hal ini tentunya bila semua dilakukan dengan ikhlas dan semata-mata mengharap ridho-Nya dan fokus pada kemajuan anak itu sendiri.

Tidak naik kelas dan tidak lulus sekolah

Beberapa waktu lalu saat di resepsi pernikahan teman, kebetulan disana banyak temen juga yang "kondangan". Obrolan pun menjadi ramai saat membahas Ujian Nasional, Kelulusan, dan perihal naik atau tidak naik kelas. Banyak diantara teman yang pro dan kontra tentang Ujian Nasional, kelulusan dan juga naik/tidak naik kelas. Di tulisan saya terdahulu, ternyata formula Ujian Nasional sudah diubah, menjadi 40%  Nilai Sekolah dan 60% UN. Sepintas cara ini lebih menunjukkan "diterimanya" proses yang dilakukan sekolah selama 3 tahun pendidikan. Namun bila dilihat lebih jauh, keadaan ini juga cukup ampuh dalam melihat kejujuran sekolah dalam penilaian. Terbukti bila dilihat disparitas nilai yang ada antara nilai sekolah dan nilai UN terdapat perbedaan yang cukup jauh. Padahal disparitas yang baik antara 0-1, artinya nilai yang dihasilkan cukup meyakinkan dan dapat dipercaya.

Pelaksanaan Ujian Nasional kali ini juga diwarnai "kegiatan" mencontek massal. Aneh nya, "pelapor" malah dimusuhi. Peristiwa ini sebenarnya lebih menunjukkan sikap yang kurang baik bagi anak didik, karena mereka sedari kecil sudah diajarkan menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Jadi jangan heran bila mereka nanti dewasa akan "melestarikan" sifat korup yang ada dibangsa ini, karena memang masyrakat dan pendidik yang ada disekitarnya memberi contoh demikian. Perlu adanya sikap tidak alergi dengan tidak lulus dan jujur dengan diri sendiri serta tidak lulus bukan berarti kiamat? Jika susah untuk diterapkan, alangkah lebih baiknya bila semua tamat sekolah namun nilai apa adanya, sesuai aturan WAJAR DIKDAS bahwa semua harus wajib belajar sembilan tahun, sehingga kualitas nilai yang dihasilkan (lebih) dapat dipercaya, karena apa adanya.

Keadaan ini sebenarnya tidak jauh beda dengan kenaikan kelas di sekolah-sekolah (atau malah ketidakmampuan siswa dalam UN adalah akumulasi dari sistem disekolah yang bersangkutan dalam "seleksi alam" yang dilakukan berupa tugas, ulangan harian, ulangan tengah semester, dan ulangan akhir semester. Dari hasil proses yang dilakukan akan didapatkan gambaran tentang peserta didik yang dimiliki, apakah mereka benar-benar mampu, mampu dengan catatan, ataukah diragukan kemampuannya?, agaknya hal ini lah yang harus dilihat. Nilai yang ada sudahkah mencerminkan kemampuan peserta didik atau belum? meskipun ada kata-kata "guru juga manusia" pasti ada nilai belas kasihan, dan lain sebagainya (meskipun setiap guru akan melakuan belas kasihan dsb, termasuk saya, namun seharusnya tidak ,menghilangkan obyektifitas). Intinya bukan karena manusiawi atau tidak manusiawi, namun nilai kejujuran yang diterapkan serta pengertian yang diberikan kepada peserta didik (termasuk kepada orang tua/wali yang bersangkutan)  perihal nilai yang didapatkan. Bukankah sekarang ini Indonesia krisis akan karakter, sehingga pendidikan berkarakter benar-benar ditekankan oleh pemerintah? . Jadi masih alergikah untuk mengatakan bahwa pengajar memang kurang mampu dalam mengajar sehingga ada peserta didik yang belum bisa menangkap pelajaran yang ada? (hal ini perlu prosentase keterserapan siswa yang diajar, dan perlu kejujuran untuk koreksi diri). Kemudian sudahkah siswa tersebut dilakukan pengayaan? jika semua proses sudah terlewati dan ternyata peserta didik memang belum mampu, silahkan ditulis belum tercapai karena memang belum mampu. Meskipun saya pernah dikritik oleh istri saya, remidial yang paling mudah adalah merangkum, jadi dengan merangkum saja peserta didik sudah memenuhi Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), tetapi saat saya bertanya, adakah soal ulangan atau yang sejenisnya yang berisi soal merangkum?sampai sekarang belum ada jawaban dan bukti nyata., karena memang di test, ulangan, sampai dengan Ujian Nasional, tidak ada soal merangkum.

Jadi, masihkah kita alergi untuk tidak lulus atau tidak naik ?jika memang jujur dengan diri sendiri (minimal) jikalau belum mampu seharusnya sadar diri, namun bila memang mampu ya seharusnya mendapatkan yang sesuai dengan kemampuan. Hasil dari pendidikan sekarang ini adalah 10-15 tahun kedepan, karena hakekatnya peserta didik yang ada adalah generasi muda penerus bangsa yang seharusnya berkualitas, jujur, dan penuh semangat kemajuan. Peserta didik adalah "human investmen" yang sangat berharga, bila mereka sukses sebagai pribadi duniawi dan akhirat, saya yakin pahala guru-guru yang pernah mendidiknya akan selalu mengalir.Amien

Hari Pendidikan dan wajah pendidikan di Indonesia

Hari Pendidikan di Indonesia selalu diperingati pada tanggal 2 Mei. Tanggal tersebut sebenarnya merupakan tanggal kelahiran RM Suwardi Suryaningrat atau yang lebih dikenal dengan Ki Hajar Dewantara. Beliau merupakan menteri pengajaran (pendidikan) dimasa awal kemerdekaan Indonesia. Selain sebagai menteri pengajaran, beliau juga merupakan pendiri Sekolah Taman Siswa di Yogyakarta, yang merupakan sekolah pribumi dan diajar oleh pribumi sendiri. Tiga semboyan Taman Siswa yang kini salah satunya dipakai sebagai lambang pendidikan di Indonesia. Tiga semboyan tersebut adalah ing ngarso sung tuladha, ing madya mangun karso, dan tut wuri handayani. Adapun maksud dari semboyan itu adalah ing ngarso sung tuladha, artinya didepan memberi tauladan/contoh. Guru hendaknya memberi contoh yang baik bagi muridnya dan lingkungan disekitarnya. Ing madya mangun karsa, ditengah-tengah membangun keinginan atau cita-cita siswa, minimal memberikan gambaran apa yang sebenarnya dikehendaki siswa sebagai impiannya kelak. Tut wuri handayani, dibelakang memberi dorongan membangun semangat para siswa untuk maju dan menggapai impian mereka, minimal agar mereka sukses dalam kehidupan dikemudian hari.

Begitu tingginya filosofi pendidikan di Indonesia, tapi apakah sesuai dengan pelaksanaannya ? ing ngarso sung tuladha, didepan memberi contoh. Contoh nyata dari sebagian besar guru adalah kehidupan yang bersahaja, "nrimo", sederhana, dan ulet. Kehidupan bersahaja nan sederhana memang bentuk sehari-hari guru, seperti yang disuarakan Iwan Fals dengan Oemar Bakrie, meskipun sudah ditepis oleh pemerintah dengan adanya program sertifikasi guru, dengan melipatgandakan gaji guru. Akan tetapi sudah pastikah program tersebut ? ataukah hanya coba-coba ? atau sebenarnya merupakan hak guru, karena sesuai janji pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan guru, hanya saja anggaran pemerintah belum mencukupi sehingga diperlukan program tentang sertifikasi guru ? Susah menjawabnya karena semua hanya sebatas dugaan saya saja. Kemudian ing madya mangun karsa, membangun keinginan siswa. Bentuk -bentuk kegiatan yang ada sudah banyak sekali seperti adanya ekstrakurikuler, sekolah ketrampilan khusus, dan lainnya. Namun muncul pertanyaan lanjutan, sudahkah fasilitas sekolah, kemampuan guru, dan sarana penunjang yang lain dicukupi ? Gedung sekolah banyak yang ambruk, fasilitas sekolah yang minim, biaya pendidikan yang relatif mahal, beasiswa bagi siswa pintar namun kurang mampu, beasiswa bagi guru, sistem kurikulum yang sering bergantii dan dianggap terlalu padat, peraturan pendidikan yang cenderung politis dan tidak independen, dan masih banyak lagi, merupakan pekerjaan rumah yang tidak sedikit. Dan yang terakhir adalah tut wuri handayani, dengan segala keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, maka yang menjadi andalan adalah berusaha semaksimal mungkin dengan kemampuan dan yang ada.

Pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu bangsa menuju kemajuan. Saya yakin semua setuju untuk itu, namun sudahkah kita berbuat sesuatu untuk pendidikan itu sendiri?

Transparansi di Indonesia

Kata TRANSPARAN setelah era Orde Baru menjadi hal yang sering dibicarakan dan sering diungkit-ungkit (apa lagi jika menyangkut dana). Dewasa ini segala aspek kehidupan dituntut akan adanya transparansi. Namun agaknya transparansi di Indonesia agak berbeda dibandingkan dengan di luar negeri. Transparansi di Indonesia yang membuat berbeda dengan dan Luar negeri antara lain :

• Transparansi Korupsi

Indonesia benar-benar hebat dalam hal korupsi. Bagaimana tidak, korupsi dilakukan secara transparan (atau malah terang-terangan?) dan bersama pula (gila!!).

• Tranparansi Kegiatan

Kegiatan apapun dilakukan secara transparan, baik penyimpangan atau pun tidak.....hahahahha.  Kujungan kerja, studi banding, perlombaan , atau apapun bentuknya juga transparan. Hal ini mengingatkan saya akan keluhan beberapa teman, mereka mengeluh tentang tranparansi dalam lomba (maksudnya tranparan sekali akan kecurangannya).

• Transparansi Mode Pakaian

Nah....ini yang juga banyak dilakukan di Indonesia. Pakaian transparan juga, bahkan diminati dan ditampilkan di televisi. Para "public figure" mengenakannya, dengan dalih mode dan hak asasi manusia. Waduh. Membingungkan ternyata. Seharusnya yang jadi "figure" mereka yang baik, istilahnya yang terkenal dan yang tercemar semakin tipis batasnya, karena sama-sama populer. Artis yang tersangkut kriminal akan semakin terkenal, karena kontroversinya. Istilahnya semakin kontroversial maka semakin populer.

Indonesia......Indonesia......tanah airku....berjayalah selamanya meskipun dengan berbagi kekurangan. Mereka yang menjadi "leader" jadilah panutan (padahal setiap manusia adalah "leader" karena pasti ada pihak lain yang mencontohnya) yang benar-benar patut dianut.

Mewujudkan Pendidikan Indonesia (yang lebih) Independen

Tulisan ini sebenarnya merupakan pemikiran, unek-unek, dan segala harapan serta kritik terhadap dunia pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia disetiap pemberitaan di media massa menunjukkan banyaknya ketimpangan, seperti masalah sarana prasarana, kurikulum, kebijakan pemerintah, input-output, dana, Ujian Nasional dan lain sebagainya. Berbagai permasalahan yang dialami dunia pendidikan Indonesia sebagian besar dibebankan kepada pemerintah.

Menilik penimpaan beban permasalahan kepada pemerintah saja sebenarnya kurang bijaksana, bukan berarti saya termasuk pendukung mutlak pemerintah, tetapi alangkah baiknya mendudukkan permasalahan sesuai porsinya. Sebagaimana diketahui, pendidikan merupakan tanggung jawab dari keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat.

• Keluarga

Tidak dapat dipungkiri, keluarga merupakan komponen pertama (dan utama, menurut penulis), karena didalam keluarga seorang individu akan belajar berbagai hal, seperti bahasa, perilaku, nilai-nilai, dan semangat/motivasi. Bila ditinjau dari segi waktu, maka waktu dikeluarga lebih banyak dibanding di sekolah. Keadaan ini memberikan gambaran bahwa pihak keluarga seharusnyalah memberikan banyak waktu untuk membimbing putra/putrinya, baik pendidikan akademis maupun yang lain.

• Sekolah

Sekolah merupakan lembaga formal yang ditunjuk pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Pendidikan formal, yang berupa sekolah, merupakan institusi yang di Indonesia cukup mendapat sorotan utama sebagai penanggung jawab suksesnya pendidikan. Bila dilihat secara porsi waktu maka, dalam sehari semalam (24 jam) akan didapat waktu untuk sekolah sekitar 7 jam. Nah, sisa waktu yang ada (dan merupakan terbesar) , tentu saja tidak dapat terjangkau oleh sekolah. Disinilah peran keluarga dan masyarakat. Sekolah sudah melaksanakan "kewajibannya" dalam pendidikan. Sudahkah masyarakat dan keluarga melaksanakan perannya didunia pendidikan ? Peran disini bukan hanya soal dana (atau sumbangan orang tua siswa) tetapi lebih mendalam lagi.

• Pemerintah

Pemerintah merupakan pihak yang menyelenggarakan pendidikan di Indonesia, meskipun peran masyarakat juga besar (misalnya sekolah swasta). Regulasi/peraturan tentang pendidikan, sarana prasarana, dan penyediaan lapangan pekerjaan sebagai kelanjutan dari output yang dihasilkan. Tidak dapat dipungkiri regulasi/aturan yang ada, terkadang sulit diterapkan dilapangan atau terkesan dipaksaan, misalnya kebijakan tentang RSBI/SBI, sudah benar-benar siapkah untuk menuju ke taraf Internasional ? karena memang benar potensi siswa-siswi Indonesia tinggi, tetapi yang menjadi kendala (bila mengikuti event internasional) adalah bahasa. Sepintas kebijakan RSBI/SBI merupakan salah satu alternatif pemecahan yang baik? Penulis menyetujui bahwa RSBI/SBI merupakan salah satu solusi yang baik, namun sudah memenuhi syaratkah pengajar yang ada atau siapkah siswa? (maksudnya semua proses Kegiatan Belajar Mengajar menggunakan bahasa internasional, dalam hal ini bahasa Inggris). Mengapa pengajar menjadi sorotan penulis? karena bila hanya sarana dan prasarana saja, hal itu mudah untuk disediakan (cukup beli, hibah, dan lain sebagainya), namun sumber daya manusia (baik itu dari segi siswa maupun pengajar). Alangkah baiknya perlu ditinjau ulang atau bahkan dihentikan bila memang belum benar-benar mampu.

Kemudian, alangkah baiknya bila pendidikan tidak tercampuri masalah politik. Penulis berpendapat demikian karena kebijakan dibidang pendidikan memiliki kesan ada unsur politis. Pendidikan seharusnyalah independen, artinya harus lebih apa adanya, menjangkau seluruh rakyat Indonesia, dan benar-benar mengabdi pada kemajuan pendidikan. Memang, suatu aturan (semua aturan, kecuali aturan Tuhan) pasti ada pihak pro dan kontra, tetapi bila hati nurani bersih dari kepentingan, dan benar-benar "membumi" (sesuai budaya yang ada), insya Allah, pendidikan yang lebih independen dan bermutu akan tercipta.

• Masyarakat

Kepedulian masyarakat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kesuksesan pendidikan. Peran serta masyarakat tidak hanya dengan mendirikan sekolah swasta, lembaga pendidikan, atau pun LSM dibidang pendidikan saja, tetapi menyeluruh. Penulis bangga dengan adanya blokir dari penyedia server internet untuk situs pornografi. Kenyataan ini menunjukkan suatu kepedulian terhadap masa depan bangsa yang berada ditangan para siswa. Peran serta masyarakat yang lain dapat diwujudkan dengan tayangan di televisi, yang sebaiknya lebih mengutamakan unsur pendidikan. Pengutamaan unsur pendidikan bukan berarti acara yang ada hanya tentang pelajaran sekolah saja, tetapi tayangan yang mendidik, karena (menurut penulis) tayangan televisi sekarang ini agak jauh dari unsur pendidikan. Jadi akan lebih baik bila televisi mengkritik pemerintah-sekolah dalam hal pendidikan, namun mereka juga menunjukkan kepedulian dengan menayangkan solusi yang baik, serta acara yang lebih mendidik (apalagi saat jam-jam belajar dari pukul 18.00-21.00 WIB).

 

Pendidikan di Indonesia juga (menurut penulis) mempunyai beban kurikulum yang cukup berat. Penerapan Ujian Nasional, Kriteria Ketuntasan Minimal dan  Materi yang cukup berat, adalah sebagian kecil dari beratnya kurikulum pendidikan di Indonesia. Ujian Nasional merupakan salah satu "ketakutan" tersendiri bagi siswa dan guru. Kriteria Ketuntasan Belajar Minimal yang cukup tinggi semakin menambah   "beban" tersendiri (baik bagi siswa maupun guru). Keharusan lulus dengan nilai standar memang penting, karena pemerintah, masyarakat, dan pemerhati pendidikan membutuhkan suatu angka nominal. Menurut penulis, angka nominal itu penting, akan tetapi kualitas adalah segalanya. Pendapat saya, alangkah baiknya semua anak sekolah lulus tetapi dengan nilai apa adanya (artinya tanpa ada usaha ilegal didalamnya) karena akan lebih menggambarkan kejujuran. Fenomena belakangan yang terjadi, seperti kebocoran Ujian Nasional, menyajikan fakta bahwa siswa-pengajar demi mengejar nilai akan melakukan apa saja (baik itu ilegal maupun legal). Mereka tidak lagi mengejar kualitas tetapi kuantitas. Jika siswa demi kelulusan, maka bagi pengajar ada semacam gengsi tersendiri, baik untuk diri sendiri maupun sekolah yang bersangkutan.

Mengapa penulis menitik beratkan pada lulus semua dengan nilai apa adanya? karena baik siswa maupun pengajar/sekolah akan berusaha semaksimal mungkin dan tanpa beban untuk mendapatkan kualitas output yang baik. Output yang ada bisa berkualitas baik bila mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi yang bermutu atau pun terserap didunia kerja. Banyak keluhan, baik dari institusi pendidikan tinggi maupun dunia kerja, tentang tidak seimbangnya antara nominal nilai yang diperoleh dengan kemampuan yang sebenarnya (kualitas). Peristiwa SPMB (Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru) atau Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) merupakan fakta yang ada dilapangan. Para siswa yang mendapat nilai tinggi dalam Ujian Nasional atau Raport, belum tentu diterima, karena tidak mampu mengerjakan test masuk/ujian masuk. Jikalaupun tidak menggunakan test masuk/ujian masuk, ada perguruan tinggi/sekolah yang merasa "tertipu" karena setelah mereka melakukan pre test setelah diterima, maka nilai ujian terdahulu (saat dibangku pendidikan sebelumnya) tidak menggambarkan kemampuan yang ada.

Penulis percaya bahwa semua pihak mempunyai tujuan yang baik dan mulia demi kemajuan pendidikan di Indonesia. Pendidikan merupakan kunci keberhasilan dan kemajuan suatu bangsa/negara. Pendidikan yang berkebudayaan dengan tetap menatap kemajuan jaman akan semakin memperkokoh kepribadian bangsa.

 

Bersikap Lokal Berwawasan Global

Bersikap lokal berwawasan global agaknya harus benar-benar diterapkan dalam pendidikan di Indonesia. Dalam artian bukan hanya diatas kertas dalam bentuk KTSP, namun berusaha mengangkat potensi yang ada di dalam diri siswa. Penulis teringat akan semboyan Ki Hajar Dewantara, "ing ngarso sung tulodho, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani". Bila diterapkan benar, Insya Allah, siswa dapat berhasil dalam hidup, karena ukuran kepuasan dalam diri seorang pendidik adalah bila melihat siswa didiknya berhasil dalam hidupnya kelak. Praktisnya setiap pendidik haruslah mampu menggali kemauan, kemampuan, dan ketekunan dari peserta didiknya.

Apabila dihubungkan dengan sikap lokal wawasan global maka akan diperoleh peserta didik yang tidak hanya memegang teguh nilai-nilai tradisi tetapi tidak akan ketinggalan dalam modernisasi. Modernisasi yang merupakan transformasi ke arah kemajuan diharapkan dapat diterapkan dengan nuansa lokal. Keadaan tersebut merupakan senjata dalam menyaring budaya asing yang masuk secara terbuka akibat globalisasi. Misalnya, ada seorang anak yang memiliki hobi memelihara burung, maka diarahkan untuk tidak hanya memelihara tetapi untuk menangkarkannya sehingga memiliki nilai lebih dan mendorongnya untuk belajar lebih banyak lagi tentang hobinya tersebut, baik dari media cetak maupun dari internet atau bahkan lebih jauh lagi mendorong munculnya komunitas pecinta burung di internet. Contoh lain adalah anak yang begitu hobi dengan situs jejaring sosial, dapat diarahkan untuk menampilkan hasil karyanya di jejaring sosial tersebut, sehingga diharapkan dia mendapatkan sisi positif dari kegiatannya itu. Hasil karya yang berupa benda maupun seni (misalnya musik, suara, maupun nyanyi).

Menampilkan hasil karya di media internet merupakan usaha mempromosikan ke dunia luar seiring dengan globalisasi yang tidak mungkin untuk dihindari. Globalisasi merupakan sesuatu hal yang pasti, tinggal kita dalam menyikapi dan memanfaatkannya. Sikap lokal yang arif tetapi berwawasan global diharapkan membawa kemajuan dan memberi bekal kepada anak didik dikemudian hari. Majulah anak-anak bangsa, raih sukses di berbagai bidang. Amien

 

Semangat Pemuda Generasi Penerus Bangsa

Melihat perkembangan pemuda akhir-akhir ini membuat miris dan prihatin. Mentalitas yang banyak memikirkan hal yang instant semakin membuat mereka terlena, padahal dalam mewujudkan impian dan cita-cita mereka dibutuhkan cucuran keringat usaha dan doa. Suatu hari saya menanyakan kepada beberapa anak didik tentang impian mereka, karena bagi saya cita-cita diawali dari mimpi yang ingin diwujudkan. Jawaban yang saya dapatkan adalah "wah ndak ada itu Pak", atau "hehehhehe.....apa ya....? sambil balik bertanya".  Berbeda sekali dengan masa dahulu, sekitar 10 tahun lalu, pasti sebagian besar ada jawaban, misalnya "jadi pengusaha krupuk", "jadi dokter", dan lainnya. Jawaban yang tegas dan lugas segera tersaji, meskipun jika ditelusur lebih lanjut tentang usaha dan doa yang sudah dilakukan masih perlu dikaji lagi. Walau demikian patut dihargai akan cita-cita mereka.

Ketegasan dalam memiliki cita-cita mengundang kekaguman tersendiri, karena cita-cita merupakan impian yang nantinya diwujudkan, merupakan arah dan tujuan sehingga dalam perjalanan hidupnya tidak terasa hampa. Adapun yang tidak (bagi saya belum) memiliki cita-cita atau impian untuk diwujudkan haruslah terus mendapat bimbingan. Keadaan tersebut  mungkin dikarenakan cita-cita setinggi langit yang dipunya terasa susah untuk dicapai secara logika mereka. Kesusahan yang dipikirkan mereka itu diantaranya perasaan minder dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan lainnya yang melingkupi dirinya dan keluarganya.

Bagi mereka yang belum memiliki impian untuk diwujudkan (baca : cita-cita) karena keadaan demikian haruslah dibimbing oleh orang-orang disekitarnya untuk diarahkan kepada pengembangan hoby dan bakatnya. Pemberian motivasi berupa segala sesuatu tidaklah instan, seperti apa yang disajikan dalam sebagian besar sinetron Indonesia. Misalnya saja, anak didik dengan kemampuan melukis, bisa diarahkan dan dimotivasi menjadi seorang pelukis, bengkel modifikasi motor (reparasi cat mobil), sablon, dan lainnya. Intinya adalah sesuatu yang simpel namun dapat menjadi modal hidupnya dikemudian hari.

Bimbingan juga akan berbeda kepada mereka yang sudah mendapat "fasilitas" dalam kehidupannya namun belum memiliki apa yang di cita-citakan nya kelak. Pendekatan secara intensif agaknya cukup membantu "membangunkan" dirinya. Hal ini dibutuhkan karena bagi mereka yang telah mendapatkan "fasilitas" dalam hidupnya cenderung kepada pemikiran instant. Keadaan tersebut tentu akan berbahaya jika diteruskan, karena kehidupan nyata sangat berat dan jauh dari bayangan mereka selama ini. Selain "fasilitas" yang membius, juga karena beberapa media yang cenderung mengedepankan kehidupan glamour, dan gaya hedonis serta kapitalisme yang begitu kuat masuk kedalam masyarakat kita.

 

Ujian Nasional dan Kontroversinya

Ujian Nasional dilaksanakan serentak diseluruh Indonesia. Pro dan kontra seputar UN setiap hari semakin banyak bermunculan. Bila ditelaah lebih lanjut, perlukah UN diadakan dalam Sistem Pendidikan di Indonesia ? Mari kita lihat pendapat pihak Pro-Kontra UN.

Pendapat Kontra :

1. Sekolah memiliki sarana-prasarana yang berbeda sehingga kemampuan dalam mengantarkan anak didik untuk menguasai mata pelajaran juga berbeda.


2. Dalam ijasah (yang diperlukan dalam mencari pekerjaan) tercantum semua mapel, tidak hanya mapel UN saja. Ini menimbulkan ketimpangan.


3. Pemberlakuan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) seharusnya memberikan otonomi luas kepada sekolah dalam hal kelulusan, tidak tergantung pada UN.


4. Ada sekolah-sekolah khusus, misalnya sekolah yang intensif pada seni, olahraga, ketrampilan, dan lain sebagainya. Sekolah-sekolah tersebut seharusnya menempuh UN yang berbeda dengan sekolah umum.


5. UN lebih mengutamakan aspek kognitif saja, sedangkan pendidikan menekankan aspek kognitif, aspek psikomotor, dan aspek afektif.

Pendapat Pro  UN :

1. Pemerintah memerlukan suatu data statistik untuk mendapat gambaran ketercapaian pendidikan.


2. Diperlukan adanya standard tertentu dalam pendidikan, dalam hal ini dapat dicapai melalui UN.

Pendapat penulis :

1. UN bisa dijalankan asalkan disesuaikan dengan kondisi sekolah yang ada di Indonesia, misalnya Sekolah Bertaraf Internasional, Sekolah Standar Nasional, Sekolah olah raga, sekolah seni, sekollah reguler (biasa). Artinya soal yang ada haruslah melihat perbedaan yang ada, atau malah dibedakan sama sekali.


2. Pemerintah memberi sosialisasi menyeluruh kepada masyarakat bahwa UN bukan satu-satunya penentu kelulusan.


3. Materi UN seharusnya imbang dalam hal aspek kognitif, afektif, dan psikomotor.


4. Aturan yang jelas tentang KTSP dan UN beserta hal-hal yang berhubungan dengan itu.


5. Penting untuk diperhatikan adalah tingkat kualitas lulusan bukan kuantitas.


6. UN bukan komoditas politik, karena pemerintah daerah akan menyoroti hasil UN dari sisi politis, padahal pendidikan harusnya lebih independen dan tidak di intervensi.


7. Atau UN tetap ada tetapi tidak berpengaruh pada kelulusan (artinya semua siswa lulus/tamat) tetapi nilai UN dicantumkan dalam ijasah/STTB, sehingga diharapkan kecurangan dalam UN bisa ditekan/diminimalkan karena semua akan lulus/tamat berapapun nilainya (dan yang benar-benar serius belajar akan mendapat bagus pula, sedang yang kurang serius pasti akan puas dengan hasil yang memang diusahakan sendiri).  Pemerintah akan dapat gambaran pendidikan seutuhnya (tanpa rekayasa), dunia kerja mendapat kualitas sesungguhnya, pendidikan selanjutnya juga bebas melakukan tes penerimaan sendiri.

Dari sekian banyak pendapat, saya yakin pemerhati pendidikan, pendidik, maupun anak didik juga memiliki pendapatnya sendiri. Iklim demokrasi sekarang ini sangat bagus untuk berpendapat, meskipun akan lebih baik lagi diikuti dengan solusi yang ditawarkan. Sekian